Prabowo Izinkan KPK Proses Hukum Wamenaker Immanuel Ebenezer
beritabumi – Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyatakan tidak akan menghalangi langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menghadiri rapat terbatas di Jakarta, Sabtu (24/8).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. “Tidak ada yang kebal hukum. Jika KPK memiliki bukti yang cukup, silakan diproses sesuai aturan. Kita harus junjung tinggi asas keadilan dan transparansi,” ujar Prabowo di hadapan awak media.
KPK diketahui sedang menelusuri laporan dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terkait jabatan Immanuel Ebenezer. Meski belum ada penetapan status tersangka, lembaga antirasuah itu mengaku telah memanggil beberapa saksi dan mengumpulkan dokumen terkait.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyambut baik sikap Prabowo yang memberikan ruang independensi. “Kami bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan politik. Dukungan pemerintah tentu sangat penting agar penegakan hukum berjalan tanpa intervensi,” jelasnya.
Immanuel sendiri, yang baru dilantik sebagai Wamenaker pada awal 2024, menyatakan siap menghadapi proses hukum. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik korupsi dan akan kooperatif jika dipanggil KPK. “Saya tidak takut, karena saya yakin tidak melakukan pelanggaran. Saya akan hadir jika diminta klarifikasi,” katanya dalam keterangan tertulis.
Kasus ini menarik perhatian publik karena posisi Immanuel yang cukup menonjol. Selain sebagai pejabat negara, ia juga dikenal sebagai aktivis yang pernah menjabat Komisaris Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Kekayaannya sempat menjadi sorotan setelah laporan LHKPN menunjukkan kenaikan signifikan dalam empat tahun terakhir.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menilai sikap Prabowo ini penting untuk membangun citra pemerintahan bersih di awal masa jabatannya. “Dengan memberi lampu hijau kepada KPK, Prabowo ingin menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap korupsi, bahkan jika melibatkan orang dekat sekalipun,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan sipil mengingatkan agar proses hukum dilakukan secara terbuka. Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan bahwa transparansi menjadi kunci agar publik percaya pada hasil penyelidikan. “Kita mendukung sikap Presiden terpilih, tetapi KPK harus tetap profesional dan tidak tebang pilih,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Dengan restu politik dari Prabowo, langkah KPK dalam menangani dugaan kasus yang menyeret Wamenaker diperkirakan akan berjalan lebih lancar. Publik kini menunggu perkembangan penyelidikan lebih lanjut yang dapat menentukan arah karier politik Immanuel Ebenezer ke depan.
