Gubernur Kaltim Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Energi

beritabumi – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan kembali pentingnya kedaulatan energi nasional sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam sambutannya pada acara Forum Energi Daerah di Samarinda, Rabu (16/10/2025), Gubernur menekankan bahwa Kaltim memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1. Kaltim Sebagai Penopang Energi Nasional
Gubernur menyebut, selama beberapa dekade, Kalimantan Timur telah menjadi salah satu penyumbang utama energi nasional, terutama dari sektor batu bara, migas, dan tenaga air. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap sumber energi fosil tidak bisa terus dipertahankan.

“Kita harus memikirkan masa depan energi Indonesia. Kaltim kaya sumber daya, tapi kekayaan ini harus dikelola dengan visi kedaulatan—bukan sekadar eksploitasi,” ujar Gubernur dalam pidatonya. Ia menekankan bahwa hasil energi dari daerah seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya untuk kebutuhan ekspor.

2. Transisi Menuju Energi Bersih dan Terbarukan
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana jangka panjang untuk mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Salah satu fokusnya adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya, biomassa, dan mikrohidro.

Kaltim telah memulai sejumlah proyek percontohan di beberapa kabupaten untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Menurut data Dinas ESDM Kaltim, hingga 2025, kontribusi energi terbarukan di provinsi ini ditargetkan meningkat hingga 15 persen dari total bauran energi.

“Transisi ini tidak bisa ditunda lagi. Kita ingin Kaltim menjadi contoh bahwa daerah penghasil energi fosil pun bisa memimpin perubahan menuju energi hijau,” jelasnya.

3. Kedaulatan Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur menegaskan bahwa kedaulatan energi bukan hanya soal kemandirian pasokan, tetapi juga keadilan distribusi manfaat energi. Ia menyoroti bahwa banyak wilayah penghasil sumber daya masih belum menikmati listrik dan infrastruktur memadai.

Menurutnya, sudah saatnya masyarakat di sekitar tambang dan ladang migas merasakan dampak langsung dari hasil energi yang dieksplorasi di tanah mereka. “Kita tidak boleh lagi melihat desa-desa penghasil energi justru hidup dalam kegelapan. Kedaulatan energi berarti setiap warga punya akses dan manfaat dari sumber daya yang kita miliki,” tegasnya.

Untuk itu, Pemprov Kaltim berkomitmen memperluas program listrik desa dan memfasilitasi pengembangan jaringan energi berbasis komunitas di wilayah pedalaman.

4. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Akademisi
Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan energi memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengajak dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk ikut serta dalam inovasi teknologi energi yang ramah lingkungan.

Ia juga menyoroti pentingnya investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi.

“Sinergi adalah kunci. Pemerintah menyediakan kebijakan, akademisi memberi riset, dan sektor swasta menghadirkan teknologi serta investasi,” kata Gubernur.

5. Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun potensi besar dimiliki Kaltim, Gubernur mengakui masih ada berbagai tantangan struktural yang perlu diselesaikan, mulai dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah, keterbatasan infrastruktur energi, hingga kesenjangan akses listrik di wilayah terpencil.

Namun, ia optimistis bahwa dengan arah kebijakan nasional menuju Net Zero Emission 2060, Kaltim dapat menjadi pemain utama dalam transformasi energi Indonesia. “Kedaulatan energi bukan hanya slogan, tapi tekad bersama. Kita ingin menjadi daerah yang mandiri secara energi dan berdaulat secara ekonomi,” ujarnya menutup pidato.

Kesimpulan
Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa kedaulatan energi harus menjadi agenda utama pembangunan daerah. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan komitmen menuju energi bersih, Kaltim berada di jalur yang tepat untuk menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Upaya kolaboratif dan visi jangka panjang menjadi kunci agar kedaulatan energi tidak berhenti di wacana, melainkan benar-benar terwujud bagi seluruh rakyat.