Bupati Sujiwo, Benteng Perlindungan Rakyat Kubu Raya

Paruh tahun 2025 menjadi periode penuh keprihatinan bagi dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Sebuah peristiwa memilukan mencuat dari MTs Al-Raudhatul Islamiyah ketika seorang siswa dilaporkan menjadi korban perundungan oleh oknum guru. Kasus yang terjadi pada 14 Juli 2025 itu dengan cepat menyebar luas melalui aplikasi pesan dan media sosial, memicu kemarahan sekaligus kegelisahan publik. Dalam potongan video yang beredar, terdengar pernyataan yang menyayat nurani: seorang siswa disebut “turun kelas” karena belum membayar uang LKS sebesar Rp350.000 yang ditagihkan saat pembagian rapor.

Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran etika pendidikan, melainkan tamparan keras terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Sekolah, yang semestinya menjadi ruang aman untuk tumbuh dan membangun karakter, justru berubah menjadi tempat yang menorehkan luka psikis. Di tengah situasi itu, publik menanti: apakah negara hadir? Apakah pemimpin daerah berani turun tangan?

Jawaban itu datang dari sosok Sujiwo—Bupati Kubu Raya—yang oleh masyarakat akrab disapa Pak Jiwo.

Kepemimpinan yang Tidak Bersembunyi di Balik Prosedur

Sejak kabar mencuat ke ruang publik, Bupati Sujiwo menunjukkan sikap sigap dan tegas. Ia tidak bersembunyi di balik prosedur birokrasi yang kerap memakan waktu. Ia memerintahkan jajarannya, termasuk dinas pendidikan dan pihak terkait, untuk melakukan investigasi menyeluruh. Lebih dari itu, ia memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis agar trauma yang dialami tidak berlarut.

Langkah ini penting. Dalam banyak kasus serupa, korban sering kali dibiarkan berjuang sendiri, sementara institusi sibuk menjaga nama baik. Sujiwo memilih jalan berbeda: keberpihakan pada korban dan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan administratif.

Hadir di Tengah Warga, Bukan Hanya di Ruang Rapat

Tindakan Bupati Sujiwo tidak berhenti pada instruksi formal. Ia menggelar pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, pihak sekolah, serta perwakilan orang tua siswa. Dialog ini membuka ruang klarifikasi, pemulihan kepercayaan, dan pembelajaran kolektif.

Puncaknya, Sujiwo menyambangi langsung kediaman siswa korban perundungan di Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, pada Rabu 23 Juli 2025. Kehadiran seorang bupati di rumah warga kecil—bukan untuk seremoni, melainkan empati—menjadi pesan kuat bahwa negara tidak absen.

Lebih jauh, Sujiwo mengambil langkah yang melampaui kewajiban formalnya. Ia menanggung seluruh biaya sekolah siswa korban dan menyerahkan bantuan dana pribadi sebesar Rp15.900.000 kepada pihak madrasah untuk melunasi tunggakan 106 siswa lain yang diketahui mengalami masalah serupa. Di titik ini, publik menyaksikan kepemimpinan yang tidak hanya bersuara, tetapi bertindak nyata.

Tak berlebihan jika kemudian masyarakat menyematkan julukan: “bupati pelindung dan pengayom masyarakat.”

Bullying: Krisis Nilai dan Kegagalan Sistem

Kasus ini menegaskan bahwa perundungan di sekolah bukan sekadar masalah perilaku individu. Ia adalah krisis nilai dan kegagalan sistem pengawasan. Ketika otoritas di ruang kelas digunakan untuk menekan, bukan membina, maka yang rusak bukan hanya satu anak—melainkan rasa keadilan kolektif.

Sikap Bupati Sujiwo menjadi titik tolak pembenahan sistem pendidikan yang lebih manusiawi—memanusiakan manusia. Ia berdiri di barisan rakyat, bukan di balik meja kekuasaan. Dalam kepemimpinannya, anak-anak tidak diperlakukan sebagai angka statistik pendidikan, melainkan sebagai jiwa-jiwa muda yang wajib dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.

Benteng Perlindungan Rakyat Kecil

Langkah-langkah Sujiwo mencerminkan prinsip kepemimpinan progresif dan berkeadilan sosial. Di saat banyak pemimpin memilih aman dan bungkam dalam isu sensitif, ia justru tampil berani. Ia tahu bahwa jabatan publik bukan tameng untuk menghindari konflik, melainkan mandat untuk menyelesaikannya dengan nurani.

Kepemimpinan semacam ini kerap disebut sebagai excellence in leadership—kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara moral. Pemimpin hadir dalam luka dan tangis warga, bukan sekadar dalam pidato dan seremoni.

Inspirasi bagi Kepala Daerah Lain

Kasus ini semestinya menjadi pembelajaran kolektif lintas sektor—pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun lebih dari itu, keberanian dan empati Bupati Sujiwo patut menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia. Menjadi pemimpin berarti menjadi benteng perlindungan rakyat, terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya.

Kekuasaan, dalam pandangan ini, bukan alat untuk menjaga jarak dengan rakyat, melainkan sarana untuk mendekap mereka yang paling membutuhkan. Ketika anak-anak bangsa tak lagi merasa aman di sekolah, dan suara rakyat kecil tenggelam di lorong kebijakan, maka pemimpin sejati adalah mereka yang turun tangan—tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Kepemimpinan yang Dibutuhkan Hari Ini

Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti Sujiwo:

1. Menciptakan ruang keadilan, bukan sekadar prosedur.
2. Mendobrak birokrasi yang tidak perlu, ketika kemanusiaan dipertaruhkan.
3. Berdiri di barisan terdepan membela rakyat, bukan sekadar mengamankan citra.

Keberanian, empati, dan ketegasan bukanlah kelemahan dalam politik. Ia justru inti dari kepemimpinan efektif. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pemimpin hebat tidak mencari panggung; panggunglah yang datang ketika ia berani berkata dan bertindak: “Saya hadir untuk rakyat. Saya adalah benteng perlindungan mereka.”

Semoga model kepemimpinan ini terus lahir—dari kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional—agar negara benar-benar hadir di saat yang paling dibutuhkan warganya.

Baca Juga : Kebakaran Hebat Hanguskan Pasar Seluas dan Ruko Sekitar

Cek Juga Artikel Dari Platform : ngobrol