DLHK Gorontalo Luruskan Tuduhan Pembiaran Amdal

by mimin · January 14, 2026

beritabumi.web.id Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan klarifikasi atas tudingan pembiaran sistematis terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal di wilayah Pohuwato. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Wakil Ketua DPRD Pohuwato Hamdi Alamri, yang menilai pengawasan lingkungan oleh pemerintah provinsi tidak berjalan optimal.

DLHK Provinsi Gorontalo menilai tudingan tersebut berangkat dari pemahaman yang kurang utuh mengenai mekanisme pengawasan lingkungan hidup yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pengawasan Amdal tidak selalu identik dengan inspeksi lapangan secara terus-menerus, melainkan mencakup berbagai instrumen administratif yang sah dan diakui secara hukum.

Penjelasan DLHK soal Mekanisme Pengawasan Amdal

Kepala DLHK Provinsi Gorontalo Bambang Tri Handoko menjelaskan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan melalui pendekatan berlapis. Evaluasi laporan berkala perusahaan, pemanfaatan sistem pelaporan elektronik, serta koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian dari sistem pengendalian lingkungan hidup nasional.

Menurut Bambang, mekanisme ini telah diatur secara jelas dalam regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan administratif bukan bentuk pembiaran, melainkan instrumen yang sah untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan sesuai izin yang dimiliki. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat melakukan penilaian kepatuhan tanpa harus selalu berada di lapangan.

Kewajiban Perusahaan dan Peran Pelaporan Berkala

DLHK menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam izin lingkungan dan menyampaikan laporan kinerja lingkungan secara berkala. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap dokumen Amdal yang telah disetujui.

Bambang menilai bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Tanpa kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan yang jujur dan akurat, pengawasan administratif tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan integritas pelaporan menjadi isu penting dalam sistem pengendalian lingkungan.

Persoalan PETI dan Tantangan Pengawasan Lingkungan

Dalam klarifikasinya, DLHK juga menyoroti persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI yang masih marak di sejumlah wilayah. Menurut Bambang, masalah PETI tidak dapat diselesaikan hanya dengan instrumen Amdal, karena aktivitas tersebut berada di luar kerangka perizinan resmi.

Ia menegaskan bahwa penertiban PETI memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah kabupaten. Tanpa penanganan serius terhadap PETI, upaya pengawasan lingkungan terhadap perusahaan berizin pun tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Keterbatasan Anggaran dan Komitmen Pemerintah

Terkait isu keterbatasan anggaran, DLHK tidak menampik adanya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak dapat diartikan sebagai pembiaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan.

Pemerintah provinsi bekerja dalam koridor kemampuan anggaran yang ditetapkan bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Di tengah keterbatasan tersebut, perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas kebijakan. DLHK berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada melalui koordinasi, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan administratif yang efisien.

Pembagian Kewenangan Pengawasan Lingkungan

DLHK Provinsi Gorontalo juga menekankan bahwa kewenangan pengawasan lingkungan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten memiliki peran penting dalam pengawasan, terutama karena aktivitas perusahaan dan dampaknya terjadi langsung di wilayah mereka.

Menurut Bambang, sinergi antarpemerintah menjadi kunci keberhasilan pengawasan lingkungan. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD harus berjalan seiring dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan. Tanpa kerja sama tersebut, pengawasan berpotensi berjalan parsial dan tidak efektif.

Pentingnya Pemahaman Utuh atas Regulasi Lingkungan

DLHK berharap polemik ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai tata kelola lingkungan hidup. Regulasi lingkungan dirancang dengan pendekatan berlapis untuk menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan kompleksitas aktivitas usaha. Penyederhanaan persoalan hanya pada satu aspek dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Bambang menegaskan bahwa kritik dan pengawasan dari DPRD merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan dengan mempertimbangkan kerangka hukum dan pembagian kewenangan yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Pengawasan Lingkungan

Kepercayaan publik terhadap pengawasan lingkungan menjadi hal yang sangat penting. DLHK Provinsi Gorontalo menilai transparansi dan komunikasi terbuka sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan tersebut. Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi dan memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana pengawasan Amdal dijalankan.

Pemerintah provinsi juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat sipil, untuk memperkuat sistem pengawasan. Dengan partisipasi publik yang aktif, pengendalian lingkungan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penutup

Klarifikasi DLHK Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa pengawasan Amdal tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku, meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan kompleksitas kewenangan. Tuduhan pembiaran dinilai tidak mencerminkan keseluruhan mekanisme pengawasan lingkungan yang telah diatur secara nasional.

Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan kerja sama yang solid dan pemahaman regulasi yang utuh, perlindungan lingkungan di Gorontalo diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.